Ini Catatan FSGI Soal Subsidi Kuota Internet

GURU

JAKARTA — Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu melakukan evaluasi kebijakan subsidi kuota internet khususnya terkait efektivitasnya. Sebab, berdasarkan pencatatan FSGI, hanya 51 persen siswa penerima bantuan subsidi kuota internet yang menggunakan ponselnya sendiri.

Wasekjen FSGI, Fahriza Marta Tanjung juga mengatakan, subsidi kuota ini harus dipastikan terserap kepada masyarakat pendidikan dengan baik. Pada semester lalu, FSGI menilai, serapan subsidi kuota masih memiliki kekurangan yakni sekitar 60 persen jumlah guru yang menerima.

“Patut juga dipertanyakan, sebenarnya kemana siswa anggaran yang tidak terpakai,” kata Fahriza, pada Republika, Kamis (7/1).

Meskipun demikian, dari sisi aplikasi yang terdaftar pada laman kuota belajar memang mengalami peningkatan. Semula hanya 19 aplikasi, tapi akhirnya dibuat menjadi 173 aplikasi pembelajaran.

Fahriza mengatakan, ke depannya aplikasi LMS milik sekolah maupun pemerintah daerah harus ditambahkan juga. “Tentunya kami sangat berharap agar aplikasi-aplikasi seperti ini juga masuk sebagai aplikasi bantuan kuota internet,” kata dia lagi.

Selain itu, catata lainnya adalah jumlah kuota umum dan kuota belajar. Menurut Fahriza, realitanya kuota umum sudah habis sementara kuota belajar masih tersisa saat masa aktif kuota bantuan habis. Hal ini dinilai FSGI tidak efektif.

 Diharapkan, kuota umum mencapai 10-15 GB agar bisa lebih dimanfaatkan dalam pembelajaran. Dia juga menambahkan, tidak hanya memperbesar jumlah kuota belajar, sebaiknya Kemendikbud juga memperpanjang masa aktif kuota bantuan.

“Tidak hanya satu bulan sehingga tidak ada kuota yang terbuang sia-sia,” ujar Fahriza.

Lebih lanjut, Fahriza berharap, agar sisa dari bantuan kuota internet yang tidak tersalurkan bisa digunakan untuk membantu PJJ luar jaringan (luring). Misalnya, memperpanjang durasi siaran BDR di TVRI dari yang semula 4 jam.

Selain itu, Fahriza juga berharap, melalui sisa anggaran tersebut bisa memberikan insentif bagi guru kunjung, membantu sekolah dalam penyediaan sarana prasarana PTM, atau membantu sekolah mencetak modul yang sudah dibuat bagi siswa SD.

“Realita di lapangan, walaupun modul sudah tersedia cenderung tidak bisa dimanfaatkan dengan baik karena ukuran file yang sangat besar sehingga membutuhkan kuota yang besar dan waktu yang lama untuk mengunduhnya,” kata dia lagi.

Sumber : republika.co.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *