Asesmen Nasional Diharapkan Mampu Ukur Learning Loss Selama Pandemi

Program Pendidikan

JAKARTA:  Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai perlu ada tindak lanjut dari pelaksanaan Asesmen Nasional (AN).  Asesmen pengganti Ujian Nasional (UN) tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pemetaan untuk mengukur sejauh mana penurunan kemampuan siswa (learning loss) akibat pandemi covid-19.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Nadia Fairuza mengatakan, learning loss adalah dampak yang tidak terhindarkan akibat ketidakhadiran mereka di sekolah dalam jangka waktu yang lama selama pandemi covid-19.  Terlebih lagi bagi siswa yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah dan tidak memiliki lingkungan yang mendukung kegiatan belajar selama di rumah, akan memiliki potensi penurunan kemampuan yang lebih besar dibandingkan siswa dari kalangan ekonomi menengah atas.

Nadia menambahkan, sangat penting bagi semua pihak untuk melihat bagaimana Asesmen Nasional ini memotret kondisi pembelajaran siswa di era pandemi. Salah satu instrumen dari AN ini adalah Survei Lingkungan Belajar yang melihat melihat pendukung kualitas pembelajaran di sekolah.

Ada baiknya jika Asesmen Nasional ini juga memotret kondisi pembelajaran jarak jauh siswa di era pandemi.  Mengingat sudah hampir setahun siswa belajar di rumah.

Baca juga:  Kemendikbud: Payung Hukum Asesmen Nasional Sedang Disiapkan

Hasil dari Survei Lingkungan Belajar ini dapat menjadi referensi pemerintah untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas sistem PJJ saat ini.  Ia menambahkan, Asesmen Nasional bisa jadi ajang pemetaan pencapaian siswa dalam konteks pandemi, mengingat dampak learning loss.

Berbagai studi memperlihatkan, bahwa learning loss semakin jelas di negara-negara maju, terutama terkait dengan penurunan performa siswa di area numerasi dan literasi. “Besar kemungkinan dampaknya akan lebih buruk di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.  Walaupun begitu, melihat kesiapan daerah juga perlu menjadi pertimbangan,” jelas Nadia.

Untuk itu, Nadia menilai AN yang rencananya akan digelar pada Maret-April 2021 perlu memperhatikan kondisi di lapangan.  Daerah yang banyak sekolah dan siswa masih tutup dan belajar di rumah.

Kesiapan sekolah dan siswa sangat perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan ini, terutama dalam menyangkut protokol kesehatan dan juga infrastruktur komputer.  Ia pun mengkhawatirkan adanya kemungkinan sosialisasi yang kurang efektif dalam masa pandemi ini.

Padahal sistem pengujian yang pertama kali diadakan ini butuh dipahami secara komprehensif oleh Dinas Pendidikan daerah, sekolah, guru, siswa dan juga para orang tua siswa. Mengingat waktu yang tidak panjang hingga pelaksanaannya, pemerintah juga perlu memperhatikan variabel pandemi covid-19 yang pada saat ini masih menghalangi siswa untuk menghadiri pembelajaran tatap muka di sekolah.

Selain itu, hingga sekarang pun pelaksanaan PJJ masih menghadapi sejumlah tantangan terutama terkait dengan akses pembelajaran.  “Diperlukan sosialisasi yang optimal pada tiap stakeholder seperti guru, siswa, kepala sekolah dan orang tua terkait tujuan dari kebijakan ini. Sosialisasi juga tidak kalah penting soal keberadaan Asesmen Nasional sebagai instrumen pemetaan, bukan untuk nilai rapor,” ungkap Nadia.

Sumber : medcom.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *