Yogyakarta Alokasikan Rp27 Miliar untuk Jaminan Pendidikan Daerah

Disdik Jawa Tengah

YOGYAKARTA: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengalokasikan anggaran Rp27 miliar untuk kebutuhan jaminan pendidikan daerah melalui APBD 2021. Jumlah tersebut menurun jika dibanding alokasi pada tahun anggaran sebelumnya yang mencapai Rp35 miliar.

“Meski alokasi pada anggaran murni 2021 lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya, namun alokasinya tetap bisa ditambah melalui anggaran perubahan. Hanya teknis anggaran,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Budhi Asrori, di Yogyakarta, Minggu, 24 Januari 2021.

Dia menjelaskan penyesuaian alokasi anggaran jaminan pendidikan daerah (JPD) dalam anggaran murni 2021 tersebut merupakan bentuk dari strategi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun ini mengingat masih dalam masa pandemi covid-19.

Meskipun alokasi anggaran berkurang, namun nilai bantuan jaminan pendidikan daerah yang diterimakan ke siswa melalui sekolah dipastikan tidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran untuk siswa SD mencapai Rp2 juta per tahun, untuk SMP Rp3 juta per tahun, SMA Rp4,5 juta per tahun, dan SMK Rp4,75 juta per tahun.

“Dimungkinkan ada penambahan jumlah penerima JPD pada tahun ini mengingat jumlah keluarga yang masuk dalam data keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS) 2021 juga mengalami peningkatan,” katanya.

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sedang melakukan pendataan terhadap jumlah siswa dari data KSJPS untuk kebutuhan pencairan anggaran jaminan pendidikan daerah. JPD akan dicairkan dua kali dalam setahun dan pencairan pertama diharapkan sudah dapat dilakukan pada April.

Dana JPD untuk sekolah negeri dipergunakan untuk kebutuhan personal siswa dalam proses belajar mengajar, sedangkan untuk sekolah swasta lebih banyak digunakan untuk membantu pembayaran SPP.

Selain itu, JPD juga akan dipergunakan untuk pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa berprestasi.

“JPD juga akan digunakan untuk membantu siswa di luar KSJPS yang mengalami kesulitan untuk memenuhi pembiayaan sekolah. Ditujukan untuk mediasi, misalnya ada siswa yang menunggak pembayaran SPP. Tentunya harus disertai dengan hasil verifikasi dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta,” ujarnya.

Sumber : medcom.id  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *