Menilik Akar Masalah Praktik Intoleransi di Sekolah

Kemdikbud Program Pendidikan

JAKARTA: Kabar tentang kebijakan SMKN 2 Padang yang mewajibkan siswi nonmuslim mengenakan jilbab viral di media sosial dan memantik polemik. Dugaan praktik intoleransi di lembaga pendidikan ini pun menjadi sorotan publik.

Banyak pihak menganggap kasus ini cermin minimnya penerapan nilai keberagaman di sekolah. Pihak sekolah kebanjiran kritik hingga kecaman. Termasuk, dari Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagi Nadiem, kasus ini bentuk pelanggaran peraturan perundang-undangan dan menciderai nilai keberagaman. Ia menegaskan, sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau imbauan kepada peserta didik untuk menggunakan pakaian agama tertentu sebagai seragam sekolah. Apalagi, jika itu tidak sesuai dengan agama kepercayaan peserta didik.

“Pemerintah tidak akan menoleransi guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut,” tegas Nadiem dalam pernyataan melalui akun Instagram pribadinya, @nadiemmakarim.

Nadiem bahkan meminta agar ada sanksi berat bagi oknum yang terbukti melakukan tindakan intoleransi tersebut.

Lantas, benarkah kasus SMKN 2 Padang sepenuhnya salah pihak sekolah?

Pemerhati Pendidikan dari Vox Populi Institute Indonesia, Indra Charismiadji justru punya penilaian lain. Sebab, kata Indra, ditemukan fakta bahwa para pendidik hanya menjalankan Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-iii/2005 yang telah berjalan selama 15 tahun.

“Ini bukan sepenuhnya kesalahan para pendidik yang menjalankan instruksi pemimpinnya yaitu Kepala Daerah,” kata Indra dalam keterangannya, Selasa, 26 Januari 2021.

Indra justru mengkritik cara Nadiem bereaksi yang terkesan tak melindungi pendidik. Seharusnya, menurut dia, Nadiem memposisikan diri sebagai pemimpin dan meminta maaf kepada orang tua maupun siswa terkait kasus SMKN 2 Padang. Begitu juga dengan para pendidik di Padang, harusnya ada dialog internal.

“Satu hal lagi yang musti dipahami walaupun usianya muda, sebagai Mendikbud beliau harusnya memposisikan diri sebagai orang tua dari seluruh insan pendidikan Indonesia yang harusnya lebih membimbing dan mengayomi, bukan mengintimidasi,” ungkap Indra.

Sementara itu, Kabid Advokasi Perhimpunan untuk Pendidik dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri, mengatakan kasus intoleransi di sekolah bukan barang baru. Catatan P2G, pernah ada kasus seperti pelarangan jilbab di SMAN 1 Maumere pada 2017 dan di SD Inpres 22 Wosi Manokwari pada 2019.

“Jauh sebelumnya, 2014 sempat terjadi pada sekolah-sekolah di Bali,” kata Iman.

Iman membaca ada peran pemerintah pusat dalam terjadinya praktik intoleransi di sekolah. Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemendikbud terkesan melakukan pembiaran adanya regulasi daerah bermuatan intoleransi selama ini.

 Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, meminta Kemendagri mengecek semua Peraturan Daerah (Perda) yang berpotensi intoleran dan bertentangan dengan konstitusi sekaligus nilai-nilai Pancasila. Khususnya, Perda intoleran yang diimplementasikan di lingkungan sekolah.

“Kemendagri bersama Kemdikbud segera berkoordinasi, lebih pro aktif memeriksa aturan daerah dan sekolah yang berpotensi intoleran, tidak hanya dari aspek agama, tetapi juga kepercayaan, suku, budaya, ras, dan kelas sosial ekonomi siswa,” kata Satriwan.

Aturan daerah atau sekolah yang mewajibkan siswa nonmuslim memakai jilbab dan aturan larangan siswi muslim menggunakan jilbab jelas sama-sama melanggar Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD), dan Undang-Undang (UU). Aturan ini juga menyalahi prinsip toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika.

Bagaimana pun, menurut Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie), peristiwa di SMKN 2 Padang harus menjadi alarm tanda bahaya bagi para pemangku kepentingan di negeri ini. Jika dibiarkan, pola ini berpotensi menjadi penghambat upaya pembentukan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa datang.

“Upaya-upaya yang masif, terukur dan berkesinambungan perlu dilakukan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam empat konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkap Rerie.

Era globalisasi yang tanpa batas saat ini, jelas Rerie, berbagai ideologi asing mudah diakses dan dapat mempengaruhi proses pemahaman nilai-nilai kebangsaan oleh para generasi muda. Tidak ada tawar menawar lagi untuk menyegerakan berbagai langkah yang diperlukan dalam meningkatkan dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada segenap lapisan masyarakat.

Sumber : medcom

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *