Ubah Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kemdikbud Akan Fokus pada Potensi Mahasiswa

Kemdikbud

JAKARTA, Untuk menyiapkan sarjana unggul, Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dikti Kemdikbud) mengembangkan mutu dosen dengan meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan relevansinya. Sebab, kebanyakan kurikulum yang dirancang selama ini mengacu pada kemampuan dosen, bukan pada kemampuan mahasiswa. Untuk itu, kurikulum juga akan diubah dengan berfokus pada pengembangan potensi mahasiswa, serta menguatkan sistem tata kelola di layanan pendidikan.

Demikian dikatakan Dirjen Dikti, Nizam, pada Rapat Panja Peta Jalan Pendidikan dengan Komisi X DPR secara daring, Rabu (27/1/2021).

“Pada era teknologi ini, tantangan dan peluang sangat besar. Pasalnya, saat ini kita sedang memasuki Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan disrupsi. Ini akan membuka peluang bagi siapapun untuk masuk dan tampil menjadi pemenang,” tuturnya.

Menurut Nizam, dalam dunia pendidikan, khususnya Dikti, sangatlah penting memahami perubahan tersebut dan memahaminya dengan baik. Pasalnya, diprediksi dalam 10 tahun ke depan akan banyak lapangan kerja yang hilang. Selain itu, ada pula potensi lahirnya jumlah lapangan kerja yang jauh lebih banyak daripada yang hilang.

Hadirnya lapangan kerja baru ini, kata Nizam, membutuhkan sumber daya manusia (SDM) terdidik yang mempunyai inovasi dan kreativitas, sehingga betul-betul siap memanfaatkan revolusi keempat.

“Ini menjadi PR besar bagi pendidikan, jangan sampai kita jadi mata rantai yang putus. Perguruan tinggi berjalan ke kiri dan teknologi berjalan ke kanan. Ini menjadi semangat dari Kampus Merdeka untuk merevolusi pendidikan kita menuju 4.0,” paparnya.

Untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai mata air di kehidupan bangsa dan pembangunan ekonomi, maka harus dilakukan sejumlah perubahan. Ke depan, pendidikan tinggi tidak hanya membuka akses untuk angka partisipasi kasar (APK), melainkan juga menawarkan akses pendidikan yang berkualitas.

Nizam menuturkan, perubahan ini untuk mengurangi lulusan pendidikan tinggi yang tidak berkualitas. Pasalnya, SDM yang tidak berkualitas akan berbahaya bagi kemajuan bangsa.

“Jadi setiap kita meluluskan satu juta sarjana, kita harus pastikan bahwa itu adalah sarjana-sarjana yang unggul dan berkompeten serta berkualitas untuk membangun negeri,” kata Nizam.

Nizam menjelaskan, melalui Kampus Merdeka, Ditjen Dikti memerdekakan seluruh potensi yang dimiliki oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa memiliki kompetensi lintas kelimuan dan tidak terperangkap dalam ruangan yang sempit.

“Ini misi besar kita untuk mewujudkan Indonesia yang maju melalui SDM di pendidikan tinggi. Penguasaan teknologi menjadi kunci untuk semuanya dan muaranya adalah ekonomi berkelanjutan,” ucapnya.

Pemerataan

Sementara itu, Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perbukuan (Kabalitbangbuk) Kemdikbud, Totok Suprayitno menambahkan, dalam peta jalan pendidikan (PJP) yang sedang disusun Kemdikbud tidak hanya fokus pada isu-isu makro tetapi juga mikro atau detail. Salah satunya adalah terkait bagaimana guru harus meningkatkan kualitas pada setiap level.

Menurut Totok, selain fokus pada jumlah kebutuhan guru, kualitas dan pemerataan guru sangatlah penting. Sebab, kualitas guru amat menentukan prestasi belajar siswa. Dengan begitu, pelatihan-pelatihan guru yang dirancang dalam PJP akan fokus pada hal praktis, yakni pada pedagogi. Pasalnya, berdasarkan sejumlah kajian tentang kualitas pendidikan Indonesia, dikatakan sistem sekolah Indonesia minim belajar. Meski anak bersekolah, belum tentu mereka belajar.

“Apa sebenarnya yang terjadi di dalam proses learning, ternyata banyak investasi yang tidak sampai mendorong ruang-ruang kelas dalam proses pembelajaran,” paparnya.

Dalam pendidikan, guru dan dosen memegang peran sangat penting sebagai fasilitator. Sayangnya, peran tersebut tidak berjalan semestinya. Berbagai studi yang dilakukan di negara berkembang menunjukkan proses belajar tidak terjadi semestinya. Bahkan, sejak siswa kelas VII hingga kelas XII, mereka tidak mendapat nilai tambah dalam proses belajar.

Menurut Totok, akan sangat berbahaya jika pendidikan hanya menambah atau membuka akses. Sebab hal tersebut belum tentu merealisasikan bonus demografi karena proses berkesinambungan belum terjadi.

Sumber : beritasatu.com  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *