BPIP Minta Pancasila Dipertegas dalam Peta Jalan Pendidikan

Program Pendidikan

JAKARTA: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan pendidikan pancasila ke dalam Peta Jalan Pendidikan (PJP) Indonesia 2020-2035.  Sebab dalam draf yang telah diterima BPIP, konteks pendidikan pancasila di dalam PJP terkesan tidak menonjol.

Untuk itu Kemendikbud bakal mempertimbangkan usulan tersebut. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud, Jumeri mengatakan akan mematangkan konsep pendidikan pancasila.

“Tadi juga masukan BPIP tentang pentingnya pendidikan Pancasila yang saat ini belum secara penuh masuk di kurikulum kita. Nanti itu kita bicarakan dalam konteks lebih lanjut untuk bisa mematangkan rencana ini,” kata Jumeri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI, secara virtual, Kamis 28 Januari 2021.

Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP, Adji Samekto mengaku kecewa kurikulum pendidikan yang ada di dalam PJP belum menyertakan mata pelajaran Pancasila. Dia ingin pendidikan pancasila dalam kurikulum harus dipertegas.

“Meskipun UU Sisdiknas berdasarkan pancasila, namun ironisnya tidak terdapat mata pelajaran mengenai Pancasila di dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi,” kata Adji.

Adji menyebut, dalam Pasal 37 ayat 1 UU 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan Pancasila tidak tertera dalam ragam mata pelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah. Pancasila, katanya, hanya terintegrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Menurutnya, hal itu tidak cukup untuk menghadapi disrupsi global kepada pelajar. Kondisi ini, kata dia, malah memicu absennya pancasila dalam kehidupan pelajar.

“Terbukti dari hasil berbagai survei yang memperlihatkan semakin melemahnya pemahaman akan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara di masyarakat, khususnya generasi muda,” ujar dia.

Sebelumnya, Kemendikbud berencana merampungkan naskah PJP antara bulan Mei hingga Oktober 2021. Sedangkan finalisasi draf perubahan UU Sisdiknas pada November 2021.

Sumber : medcom  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *