Kemendikbud Akan Gabungkan SMK dengan Program D2

Kemdikbud

JAKARTA, – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi) akan menggabungkan sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan program Diploma Dua (D2). Hal ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang bersifat teknik.

“Caranya dengan memperbanyak lulusan program Diploma Dua,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Wikan Sakarinto dalam webinar “Sukses Masa Depan Melalui Sarjana Terapan” secara virtual di Jakarta, Sabtu (30/1).

Oleh karena itu, lulusan yang diciptakan dunia pendidikan harus rill dengan kebutuhan dunia industri. Sebab, pendidikan vokasi mempersiapkan lulusan sesuai kebutuhan dunia industri.

“Misalkan saja yang diminta nasi pecel, ya kita harus masak nasi pecel. Bukan malah memasak yang lainnya. Meskipun sudah ada ijazah, ada ujiannya, tapi kalau tidak sesuai kebutuhan industri ya percuma,” bebernya.

Selain itu, pendidikan vokasi juga membutuhkan siswa yang memang memiliki passion atau bakat pada keahlian tertentu. Tanpa passion, maka pendidikan vokasi hanya akan menghasilkan out put yang tidak kompeten, out put yang hanya memegang ijazah kelulusan.

“Jadi ibarat menikah tanpa cinta, maka tidak akan ada gairah. Percuma saja dapat ijazah tetapi tidak kompeten, tidak memiliki keahlian,” tuturnya.

Ia juga mendorong agar perguruan tinggi baik Politeknik maupun Institusi untuk meng-upgrade Diploma Tiga (D3) menjadi Diploma Empat (D4) atau sarjana terapan. Dorongan meningkatkan jenjang D3 ke jenjang sarjana terapan bertujuan untuk mendapatkan input yang baik.

Selama ini, program D3 hanya dilirik oleh calon mahasiswa yang gagal masuk program sarjana. “Ini adalah menu vokasi yang link dan super match dengan dunia kerja dan dunia industri paling lengkap. Bisa aplikatif, entrepreneur tetapi juga dapat menjadi mentor, supervisor,” terangnya.

Untuk meng-upgrade D3 menjadi D4 atau sarjana terapan tentu harus memenuhi sejumlah syarat yang cukup ketat. Di antaranya kurikulum yang disusun dengan industri, dosen dari praktisi, sarana prasarana yang memadai dan komponen lainnya.

Sumber : suaramerdeka.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *