Mendagri Sebut Dunia Pendidikan Harus Menjadi Lingkungan yang Menyenangkan

Peraturan Pendidikan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, dunia pendidikan harus menjadi lingkungan yang menyenangkan.

Hal ini dipaparkan Mendagri dalam rangka mendukung larangan mewajibkan para peserta dan tenaga pendidik mengenakan seragam khusus agama tertentu.

Kata Tito, kunci keberhasilan suatu bangsa terletak kualitas SDM yang bersifat komprehensif. Tidak hanya terletak pada penguasaan hal teknis tapi juga moralitas dan integritas, salah satunya adalah toleransi dalam keberagaman.

 “Sekolah sejatinya juga mempunyai potensi dalam membangun sikap dan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk menyemai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Toleransi dan menjunjung tinggi sikap menghormati perbedaan latar belakang agama dan budaya suatu keniscayaan dan realitas bagi bangsa kita,” kata Tito dalam ‘Pengumuman Keputusan Bersama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah’ secara daring, Rabu (3/2/2021).

Dengan diterbitkannya keputusan bersama ini, Pemda diharapkan dapat mengambil langkah-langkah penyesuaian dan diharapkan sesuai dengan SKB 3 menteri ini. Sebab, jika nanti ada hal yang kiranya tidak sesuai dengan SKB, maka segera menyesuaikan karena ada sanksi bagi yang tidak sesuai.

“Kemendagri bersama Kemendikbud dan Kemenag serta Pemda selalu menaruh perhatian penuh terhadap kualitas pendidikan yang berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila yang merupakan pondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Masyarakat Dapat Gugat Perda Intoleran

Sementara itu, Tito mengatakan masyarakat dapat melakukan gugatan pada peraturan daerah (perda) intoleran dengan melakukan uji materi di Mahkamah Agung (MA). Mekanisme lainnya, yakni gugatan dari pihak ketiga atau pihak yang dianggap berbeda pendapat tentang perda intoleran itu, lalu diajukan ke MA.

“Karena untuk setingkat perda yang menguji adalah MA,” kata Tito.

Tito menyampaikannya setelah mendapat pertanyaan mengenai apakah Kemendagri sudah melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang berbau SARA. Ia juga mengatakan Kemendagri dapat melakukan pembinaan dan mendorong agar dilakukan revisi pada perda tersebut di DPRD.

Pihaknya juga sudah menugaskan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum yang tugas utamanya mengembangkan wawasan kebangsaan, menjaga stabilitas politik dan lainnya, untuk mengevaluasi dan mengkaji tentang peraturan daerah yang berbau intoleransi.

“Saya tidak ingin spesifik daerah mana saja dan apa saja temuannya. Namun ada hal lain, kalau dulu Kemendagri dapat menganulir perda yang berbau SARA atau intoleran, tapi dengan keputusan MK pada 2015, Kemendagri tidak lagi mempunyai kewenangan melakukan evaluasi atau menganulir perda yang ditetapkan daerah,” tuturnya.

Kemendagri juga memiliki tugas pembinaan daerah yang membina dan mengawasi pemda. Ada sejumlah instrumen yang dapat dilakukan dalam rangka untuk mencegah pembentukan Perda SARA atau intoleran, yakni pada saat mekanisme penyusunan rancangan perda.

“Ada kewenangan dari Ditjen Otonomi Daerah untuk melakukan fasilitasi. Jika ada momen atau substansi yang mengarah pada intoleran dan membahayakan, kita bisa melakukan masukan dan koreksi,” ujar Tito.

Hal itu dilakukan untuk menjaga daerah agar sesuai dengan nilai pluralisme, toleran dan moderat. Sejumlah aturan sekolah yang mewajibkan maupun melarang atribut keagamaan berakar dari sejumlah perda yang disinyalir intoleran

Sumber : akurat.co

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *