Pemerintah Baru Tindak Tegas Kasus Intoleransi di Dunia Pendidikan, Ma’ruf Amin Buka Suara

Peraturan Pendidikan

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan alasan kasus intoleransi di lingkungan pendidikan baru ditindaklanjuti saat ini.

Pasalnya, kasus intoleransi terhadap peserta didik yang terjadi di SMKN 2 Padang bukan yang pertama terjadi.

Selama periode 2016 sampai 2018, tercatat sudah ada 7 kasus pemaksaan peserta didik yang diwajibkan dan dilarang menggunakan jilbab.

Kasus pelarangan tersebut antara lain pelarangan pemakaian jilbab di SMAN 1 Maumere (2017), SD Inpres 22 Wosi Manokwari (2019), Sejumlah sekolah di Bali (2014).

Sedangkan kasus diwajibkan menggunakan jilbab yakni siswi non muslim diwajibkan menggunakan jilbab di SMP Negeri di Banyuwangi, SD Negeri di Gunung Kidul Yogyakarta, SMAN 2 Rambah Hilir Riau, SMKN 2 Kota Padang.

Wapres Ma’ruf Amin pun menanggapi alasan tidak pernah ada evaluasi dan tindakan tegas dari pemerintah atas kasus-kasus sebelumnya.

Hal itu disampaikan saat dirinya hadir di acara Mata Najwa yang dipandu oleh Najwa Shihab, yang diunggah ulang di kanal Youtube pribadinya pada Kamis, 4 Februari 2021.

Wapres Ma’ruf Amin mengatakan bahwa sejumlah kasus sebelumnya tidak ditindaklanjuti Pemerintah Pusat, karena hal itu belum menjadi isu Nasional.

“Saya kira kalau hal ini belum menjadi isu nasional, mungkin baru menjadi isu lokal saja, Pemerintah secara Nasional belum mengambil sikap,” ujarnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube Najwa Shihab.

Tetapi, Wapres Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa ketika isu tersebut menjadi isu Nasional, maka Pemerintah akan menindaklanjuti hal itu.

“Tapi ketika itu menjadi fenomena, itu menjadi masalah yang bersifat Nasional dan mengganggu prinsip Kebhinekaan, mengganggu soal toleransi, saya kira barulah pemerintah mengambil langkah,” tuturnya.

Selain itu, Wapres Ma’ruf Amin menekankan bahwa saat ini sudah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang mengatur penggunaan seragam dan atribut kekhususan keagamaan di lingkungan pendidikan.

“Ya itu merupakan respons pemerintah terhadap masalah yang terjadi, saya kira prosesnya setelah ini menjadi suatu masalah dan menjadi isu nasional, mengganggu kebhinekaan, mencederai toleransi,” katanya.

Oleh karena itu, Wapres Ma’ruf Amin menilai sudah saatnya Pemerintah mengambil langkah dengan membuat suatu aturan yang bisa memberikan tata cara yang bisa mencerminkan Kebhinekaan dan tidak merusak toleransi.

“Saya kira, maka itu  keputusan bersama ini dalam penggunaan atribut seragam sekolah itu sesuai dengan aspirasi dan juga untuk menjaga hubungan, melindungi seluruh bangsa ini,” ucapnya.

Sumber : pikiran-rakyat.com  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *