Siswi Bukan Muslim Dipaksa Memakai Jilbab, Ma’ruf Amin: Agama juga Tidak Mengajarkan Paksaan

Peraturan Pendidikan

Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan tanggapan terkait siswi non muslim yang dipaksa menggunakan jilbab.

Seperti yang diketahui, beberapa hari ini warganet dihebohkan dengan video mengenai siswi non muslim di SMKN 2 Kota Padang, Sumatera Barat, yang diwajibkan untuk menggunakan jilbab.

Wapres Ma’ruf Amin pun memberikan tanggapan terkait peristiwa yang menuai banyak komentar dari warganet tersebut.

Hal itu disampaikan saat dirinya hadir di acara Mata Najwa yang dipandu oleh Najwa Shihab, yang diunggah ulang di kanal Youtube pribadinya pada Kamis, 4 Februari 2021.

Wapres Ma’ruf Amin menuturkan bahwa Negara sudah memiliki cara dan aturan untuk tidak memaksakan satu pihak untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan hati nurani dan agamanya.

“Agama sendiri juga mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam agama,” ucapnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube Najwa Shihab.

Oleh karena itu, Wapres Ma’ruf Amin menilai pemaksaan aturan terhadap siswi non muslim untuk menggunakan jilbab merupakan hal yang tidak benar.

“Karena itu, memaksakan aturan untuk nonmuslim memakai jilbab, saya kira itu dilihat dari aspek kenegaraan juga tidak tepat, tidak benar. Dan dari keagamaan juga tidak benar,” ujarnya.

Wapres Ma’ruf Amin pun menegaskan bahwa aturan-aturan seperti itu harus segera diluruskan, agar tidak terjadi kekeliruan.

“Pelurusan terhadap ketentuan itu atau kebijakan itu harus dilaksanakan, dibenarkan, diluruskan, sehingga tidak terus terjadi kekeliruan-kekeliruan itu,” katanya.

Wapres Ma’ruf Amin juga menanggapi alasan siswi non muslim di SMKN 2 Padang yang diwajibkan menggunakan jilbab, merupakan salah satu bentuk kearifan lokal.

“Saya kira kita kembali pada bahwa kearifan lokal itu tentu juga harus memperhatikan agama, atau pemahaman daripada masing-masing pihak. Karena itu, maka menurut saya kebijakan seperti itu tidak tepat dalam sistem kenegaraan kita,” tuturnya.

Wapres Ma’ruf Amin menambahkan bahwa hal itu dikecualikan bagi Aceh yang memiliki aturan khusus dan diberikan kewenangan tertentu.

“Karena itu, saya kira aturan pemerintah daerah itu kurang tempat, kalau itu menyangkut pemaksaan agama lain untuk menggunakan jilbab,” ucapnya.

Sumber : pikiran-rakyat.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *