SKB Tiga Menteri Tidak Mewajibkan Atribut Keagamaan, Ma’ruf Amin: Kembali kepada Masing-masing Siswa

Peraturan Pendidikan

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan keputusan penggunaan seragam dan atribut kekhususan keagamaan harus dikembalikan kepada setiap individu.

Seperti yang diketahui, dunia pendidikan tengah menjadi sorotan karena terdapat aturan yang mewajibkan siswi non muslim untuk menggunakan jilbab di SMKN 2 Padang.

Mendikbud, Mendagri, dan Menag pun menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yang berisi aturan terkait penggunaan seragam dan atribut kekhususan agama di lingkungan pendidikan.

Dengan aturan tersebut, maka tidak hanya siswi non muslim, tetapi siswi muslim juga berarti memiliki hak untuk menentukan penggunaan seragam dan atribut kekhususan keagamaan mereka.

Menanggapi hal itu, Wapres Ma’ruf Amin pun menyatakan bahwa hal itu kembali kepada masing-masing siswa.

Hal itu disampaikan saat dirinya hadir di acara Mata Najwa yang dipandu oleh Najwa Shihab, yang diunggah ulang di kanal Youtube pribadinya pada Kamis, 4 Februari 2021.

“Saya kira itu tidak boleh diwajibkan, tidak boleh dilarang. Artinya kembali kepada masing-masing siswa, masing-masing orangtua, untuk siap bersikap seperti apa,” kata Ma’ruf Amin, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube Najwa Shihab.

Wapres menegaskan bahwa aturan terkait penggunaan seragam dan atribut tersebut memang seperti itu, dengan tidak mewajibkan seluruh pihak di lingkungan pendidikan.

 “Saya kira itu memang aturannya seperti itu, tidak ada kewajiban. Nanti, tentunya bagi mereka yang muslim, yang merasa bahwa itu menjadi sesuatu menurut paham dia itu suatu kewajiban, dia juga akan menggunakan,” tutur Ma’ruf Amin.

Bahkan, Wapres menuturkan bahwa aturan tersebut tidak hanya diterapkan di sekolah, tetapi juga di Kepolisian dan Tentara.

“Bahkan juga seperti, bukan hanya di sekolah, bahkan sekarang di Polisi, di Tentara, yang sekarang dibolehkan menggunakan jilbab bagi mereka yang ingin menggunakan itu. Jadi tidak ada pemaksaan,” ucap Ma’ruf Amin.

Menurutnya, aturan tersebut hadir sebagai bentuk kedewasaan dalam beragama, berbangsa, dan bernegara.

“Saya kira ini kedewasaan di dalam juga beragama, kedewasaan di dalam berbangsa, dan bernegara. Sehingga tidak ada aturan-aturan yang memaksa, melarang, ataupun juga mengharuskan,” kata Ma’ruf Amin.

Sumber : pikiran-rakyat.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *