Menko PMK Minta Semua Pihak Atasi Ketimpangan Pendidikan

Program Pendidikan

JAKARTA,– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan para pengambil kebijakan pendidikan agar berperan dalam mengatasi ketimpangan pendidikan. Dia meminta pengambilan semua kebijakan dan program pendidikan harus berdasarkan empat prinsip pokok yaitu kualitas, kuantitas, akses, dan kesesuaian.

Muhadjir mengaku, sebagai menko PMK, dirinya bertugas memastikan ketimpangan pendidikan semakin tertutup dengan baik. Itu sebabnya, empat prinsip tersebut harus diramu sedemikian rupa agar mendekati cita-cita luhur UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Kita tidak boleh membiarkan satupun anak bangsa dengan sengaja kita abaikan tertinggal dari yang lain,” katanya dalam webinar pendidikan yang digelar Universitas Terbuka (UT) bertemakan “Memaknai Peran Mahasiswa UT Luar Negeri dalam Kampus Merdeka”, Minggu (07/02/2021).

Muhadjir mengatakan semua pengambil keputusan bidang pendidikan harus ikut mengawal keempat prinsip tadi, termasuk rektor, pejabat pendidikan di daerah, kepala sekolah, bahkan guru. Dia menambahkan suasana pandemi menciptakan tantangan karena tampak nyata disparitas akses dan kemampuan daya serap belajar anak di Indonesia.

Misalnya, ketimpangan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Nduga di Provinsi Papua. Di sana, anak-anak tidak mendapatkan fasilitas belajar memadai, bahkan mengalami banyak penyakit yang memprihatikan. Menko PMK adalah pejabat pusat kedua yang mengunjungi Kabupaten Nduga, setelah kunjungan pertama oleh Presiden Joko Widodo.

“Kondisi kesehatan anak-anak sekolah di Nduga sangat memprihatinkan. Penyakit umum yang dialami anak-anak kecil, siswa pada zaman rektor (UT) masih SD, terjadi di sana. Anak tidak pakai sepatu, ingusan, dari telinganya juga, itu bukan pemandangan aneh di sana,” kata Muhadjir.

Dia mengatakan kabupaten Nduga di wilayah perbukitan itu sering mengalami gejolak sehingga saat ini tidak ada satupun dokter yang bekerja di sana. Oleh karena itu, tugas utama bagi para pendidik di Nduga adalah menyosialisasikan pentingnya kesehatan dan bagaimana anak-anak mendapat asupan gizi yang baik.

“Jangankan bicara soal industri, untuk bicara pentingnya kesehatan saja, itu belum bisa,” kata Muhadjir.

Dia mengatakan kondisi di Kabupaten Nduga tentu jauh berbeda dengan situasi di kota-kota besar Indonesia dengan akses internet kecepatan luar biasa dan para siswa yang dibekali berbagai jenis perangkat komunikasi (gadget).

“Ketika anak-anak belajar di kota besar dengan PJJ (pembelajaran jarak jauh), mereka dapat kelimpahan belajar luar biasa, tapi pada daerah tertentu makin tertinggal karena tidak ada pembelajaran tatap muka,” kata Muhadjir.

Menko PMK menjelaskan kualitas tanpa akses merata membuat ketimpangan semakin menganga, sedangkan kuantitas tanpa kualitas akan menyebabkan ketertinggalan. Di sisi lain, kualitas dan kuantitas tapi tanpa dibarengi kesesuaian (dengan kebutuhan industri) maka akan percuma.

“Tanpa kesadaran empat hal itu, seorang pembuat kebijakan tanpa visi dan pemahaman itu, pasti dia akan membuat kebijakan buta, ngawur, tidak memiliki landasan yang bisa dipertanggungjawabkan,” tandas Muhadjir.

Muhadjir menyebut minimnya pemahaman para pejabat menyebabkan banyak kebijakan yang mandul saat diterapkan di lapangan. “Karena memang diputuskan di meja, data berasal dari meja ke meja. Dikarang dari bawah ke atas, dijadikan dasar pengambilan keputusan, dibikin model, lalu setelah diterapkan tumpul karena tidak bisa menyelesaikan masalah,” katanya.

Sumber : beritasatu.com  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *