Dede Yusuf Raih Gelar Doktor Ilmu Administrasi Publik dari U

Kampus

BANDUNG — Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf Macan Effendi meraih gelar doktor di bidang Ilmu Administrasi Publik. Dia dinyatakan lulus dalam sidang promosi pascasarjana Universitas Padjadjaran (Unpad) dengan hasil cumlaude.

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu menyelesaikan disertasinya yang berjudul Pembuatan Kebijakan Pekerja Migran (Studi Penyusunan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).

“Alhamdulillah, hasilnya hari ini dinyatakan lulus sebagai doktor, dengan angka yang Alhamdulillah cumlaude, jadi Insya Allah menambah semangat saya juga untuk mengejar, atau mengurus dunia pendidikan,” kata Dede di Pascasarjana Unpad, Jalan Bukit Dago Utara, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (9/2).

Menurutnya, pandemi Covid-19 ini memberikan banyak kesempatan waktu luang untuk menyelesaikan disertasinya tersebut.

Adapun dalam disertasi tersebut dia meneliti tentang proses pembuatan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja migran, yang mana menurutnya aturan tersebut sempat mangkrak sejak 10 tahun lamanya.

 Padahal, kata dia, pekerja migran merupakan isu yang terus berkepanjangan. Permasalahan demi permasalahan terus muncul dan tidak selesai.

“Dari kemudian dalam proses dua tahun di masa DPR periode 2014-2019, bisa diselesaikan dengan cepat, relatif dua tahun. Nah proses pembuatan kebijakan yang cepat itu saya jadikan disertasi,” kata dia.

Dalam disertasi tersebut, dia menjelaskan, mengapa Undang-Undang tersebut bisa tercipta secara cepat. Dia pun mengaku turut terlibat dalam pembuatan Undang-Undang tersebut.

“Sehingga saya tahu pasti bahwa UU ini mendapat respons yang sangat positif dari pekerja migran, bahkan WorldBank juga menyatakan ini sudah sesuai dengan kesepakatan ILO (Organisasi Buruh Internasional),” katanya.

Untuk itu, dia berharap, peraturan turunan dari Undang-Undang tersebut bisa segera terealisasi oleh pemerintah. Pasalnya, kata dia, payung hukum legislasi tersebut sudah sangat kuat.

“Dengan kondisi pandemi dan adanya Omnibus Law, membuat peraturan-peraturan ini agak lambat turunnya, karena pekerja migran dianggap bagian Omnibus Law,” kata Dede Yusuf.

“Mestinya pekerja migran, tidak ada kaitannya dengan investasi,” tambahnya.

Sumber : republika.co.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *