Disdik Jatim: Ujian Satuan Pendidikan Jadi Tolok Ukur Kelulusan Siswa

Diksi Jawa Timur

JAKARTA: Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Timur (Jatim) membuat pedoman teknis Ujian Satuan Pendidikan (USP) hingga Evaluasi Hasil Belajar Berbasis Komputer dan Smartphone (EHB-BKS) SMA Negeri dan Swasta Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2020/2021. Penerapan USP hingga EHB-BKS ini diwajibkan oleh Disdik Jatim.

“USP menjadi salah satu tolok ukur kelulusan. (Sifatnya) Wajib,” kata Kepala Disdik Jatim, Wahid Wahyudi kepada wartawan, Selasa, 9 Februari 2021.

Wahid mengatakan, untuk jadwal pelaksanaan USP hingga EHB-BKS diserahkan kepada sekolah. Pelaksanaan tidak harus digelar serentak.

Dalam pedoman teknis tersebut dijelaskan jika EHB-BKS dilaksanakan selama 15 hari, mulai tanggal 15 Maret sampai 1 April 2021, serta disediakan pula EHB-BKS susulan selama lima hari, dari 5-9 April 2021. Sementara untuk USP bentuk praktik, penugasan dan portofolio diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan (sekolah).

Pemantauan serta evaluasi penyelenggaraan USP dan EHB-BKS ini dilakukan oleh Disdik Jatim. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi ini akan dimanfaatkan untuk pemetaan mutu pendidikan di provinsi, kabupaten/kota serta bahan pembinaan dan pemberian bantuan kepada sekolah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) turut memberikan tanggapan atas keluarnya pedoman teknis tersebut. Kemendikbud bakal menindaklanjuti kebijakan yang dikeluarkan Disdik Jatim.

“Tadi pagi saya sudah dapat laporan. Sekarang sedang ditangani Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balitbangbuk),” kata Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pembelajaran, Hamid Muhammad kepada Medcom.id, Selasa, 9 Februari 2021.

Perhatian dari Kemendikbud ini tak lepas dari adanya aturan Ujian Akhir Sekolah yang diserahkan kepada satuan pendidikan sepenuhnya. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Paud Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri menyebut penentuan kelulusan siswa ditentukan oleh sekolah, dan tida ada pihak lain yang dapat mengintervensi sekolah dalam bentuk apapun.

“Setiap sekolah menyelenggarakan ujian kelulusannya sendiri, dengan mengikuti kompetensi-kompetensi dasar yang sudah ada secara nasional,” kata Jumeri kepada Medcom.id, Senin 25 Januari 2021.

Sumber : medcom.id   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *