Menciptakan Budaya Melalui Pendidikan HKI

OPINI

Oleh : Yetti Rochadiningsih

Saya coba meraba-raba tas kulit wanita model selempang yang ada di hadapan saya. Dengan jujur dan bangga, si pedagang mengatakan bahwa tas tersebut merupakan KW super dari brand ternama.

Secara detil saya perhatikan sambil membayangkan tas brand ternama dengan harga selangit yang cuma bisa saya pandangi dan elus-elus di etalase mal bergengsi di Jalan Thamrin, Jakarta, sekadar untuk menyalurkan hasrat cuci mata karena gaji PNS sebulan tidak cukup untuk membelinya. Hemm, di mana letak perbedaannya nyaris tidak dapat saya temukan, mulai dari model hingga tekstur kulitnya hampir serupa.

“Jadi mau pilih yang mana, Bunda?” tiba-tiba suara penjual tas tersebut menbuyarkan konsentrasi saya. Sebetulnya tidak ada niat sedikit pun untuk membeli tas tersebut. Saya hanya takjub kenapa tas brand terkenal dengan model yang sama di toko terkemuka bisa berada di pertokoan bawah tanah dengan harga yang sangat miring. Saya benar-benar penasaran.

“Mah, itu kan tas yang Mama mau beli minggu lalu, iya kan? Kenapa harganya jauh lebih murah, Mah?” Rupanya anak saya masih teringat kejadian minggu lalu, kala kami jalan-jalan di mal yang saya sebut tadi.

Budaya malu sejatinya adalah budaya bangsa Timur dan Asia, termasuk saya dan si penjual tas. Andai kemudian saya tergoda untuk membeli tas KW super, tentu tanpa sadar sebetulnya saya tengah mempermalukan diri saya sendiri. Nah, hal tersebut kembali pada sikap mental di dalam diri kita masing-masing.

Sejak memasuki era pasar bebas, di Indonesia banyak beredar barang-barang bajakan atau lebih dikenal dengan barang imitasi atau kualitas, disingkat “KW”. Keberadaan barang KW yang masif ini tentu merugikan banyak pihak, utamanya produsen barang-barang asli.

Lalu, bagaimana caranya meminimalisir permasalahan ini? Caranya adalah dengan upaya represif, preventif, maupun dan pre-emptif. Upaya pre-emptif dilakukan dengan cara penyadaran, yaitu pendidikan.

Oleh karena itu, memberikan kesadaran tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hal yang sangat penting dan wajib untuk dimasukan ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Pemahaman tentang HKI perlu diberikan sejak dini, sebagai upaya membentuk kualitas pribadi dan karakter yang baik, agar terbiasa menghargai hak orang lain.

Nah, kurikulum pendidikan terkait HKI di antaranya adalah pelajaran tentang hak cipta. Melalui mata pelajaran itu, diharapkan siswa benar-benar paham tentang pembajakan, sehingga mereka akan menjadi generasi yang tidak menyukai produk bajakan.

Selain itu, diharapkan setiap siswa dapat belajar memahami hak yang dimikilinya. Sehingga, jika suatu saat dia menghasilkan suatu karya dari pemikiran kreatif atau intelektualnya dan karya tersebut dapat dimanfaatkan oleh dirinya serta orang banyak, maka tidak dibenarkan jika hasil pemikirannya tersebut dijiplak seenaknya oleh orang lain.

Sebenarnya, banyak contoh pelanggaran seputar HKI yang bisa kita dijadikan materi pelajaran di kelas. Saya jadi teringat di tahun 2018 terjadi kasus pencatutan lagu “Karna Su Sayang” yang dilakukan oleh seseorang berkewarganegaraan Malaysia. Saya baca ulasannya di media, dan setelah saya pahami, permasalahannya ternyata sederhana: si pencipta tidak mendaftarkan karyanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Itu tentu saja jadi masalah besar. Yang saya tahu, sifat yang dimiliki hak cipta adalah first to declare. Artinya, siapa yang pertama mengumumkan, negara wajib melindunginya. Kalau tidak didaftarkan oleh si pencipta, lalu ada orang lain yang lebih dulu mendaftarkan karya itu, ya repot. Bisa-bisa secara resmi pengakuan HKI jatuh ke tangan orang yang mengaku-ngaku itu, dan hak kekayaan intelektual si pencipta tidak dapat dilindungi.

Seperti itulah salah satu contoh materi pelajaran yang konkret dan menarik sebagai bahan pengajaran tentang HKI untuk anak-anak sekolah. Yang jelas, memang dalam setiap pembelajaran sebaiknya contoh-contoh kasus banyak diberikan. Bila perlu, pancing ide-ide dan minta kepada siswa untuk menuangkannya dalam tulisan. Lebih bagus lagi minta mereka untuk mengapikasikannya langsung, sehingga pembelajaran tidak membosankan dan siswa dapat memahami dengan baik pelajaran yang disampaikan.

Sebetulnya, dalam dunia HKI yang terpenting bukan hanya kesadaran, tetapi mengubah pola pikir masyarakat sejak usia dini. Saya sendiri punya pengalaman pribadi tentang bagaimana marahnya anak saya ketika saya keceplosan berniat membeli software bajakan dikarenakan budget pas-pasan.

Reaksi anak saya tersebut muncul karena sejak dia duduk di bangku SMP saya sering bercerita dan berdiskusi tipis-tipis tentang hak kekayaan intelektual. Dengan begitu, tanpa sadar pemahaman yang saya berikan kepada anak saya selama ini telah menancap dan tertanam dalam pikirannya. Saya bersyukur artinya Budaya HKI telah tumbuh dalam diri anak saya, semoga kelak budaya HKI ini dapat tumbuh dalam anak-anak generasi penerus lainnya.

Saya yakin sekali, jika rencana memasukkan kurikulum pendidikan terkait Hak Kekayaan Intelektual ke dalam pendidikan nasional berhasil, maka di situlah negara berhasil merintis lahirnya generasi emas yang berbudaya HKI. Negara telah membuat fondasi yang kokoh untuk meningkatkan daya saing, baik dari sisi SDM maupun ekonomi di masa depan. Hal ini akan menimbulkan iklim yang baik dan sehat dalam hal persaingan, serta meningkatkan motivasi dalam berinovasi dan berkreasi.

Sumber : kompasiana  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *