Kemdikbud: Pendidikan Bukan Ajang Pacuan Kuda

Kemdikbud

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akhir-akhir ini berusaha mengubah sistem penilaian siswa dengan menghapus Ujian Nasional (UN) dan menggantinya dengan Asesmen Nasional (AN).

Koordinator Analisis dan Pemanfaatan Hasil Penilaian Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar) Kemdikbud Dr. Rachmawati menyatakan Asesmen Nasional akan mereformasi sistem evaluasi pendidikan agar lebih komprehensif ketimbang saat  UN.

Penyusunan Asesmen Nasional juga tidak sembarangan. Dr. Rachmawati mengungkapkan bahwa ada beberapa filosofi pendidikan yang menjadi dasar reformasi sistem evaluasi dari UN menjadi AN.

Ia mencoba mengumpamakan dengan sebuah pacuan kuda. Dalam pacuan kuda, umumnya penonton berfokus pada peserta yang paling cepat, paling unggul, dan paling pertama mencapai garis finis.

Namun, penonton sulit untuk mengetahui sisi lain yang lebih unik kepada setiap peserta pacuan kuda tersebut.

“Misalnya kita ingin tahu sebenarnya karakter penunggang kuda alias jokinya, atau kita menanyakan seperti apa sih cara makannya kok bisa jadi yang tercepat? Itu tidak terpotret,” tutur Dr. Rachmawati dalam webinar bertajuk Beranda PSPK Edisi 26: Asesmen Nasional yang digelar Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) pada Kamis 11 Februari 2021.

“Dan sistem pendidikan, bukanlah sebuah ajang pacuan kuda, di mana kita semua tutup mata dengan semua yang terjadi, yang kita ingin tahu hanya hasil belajar siswanya seperti apa,” kata dia menegaskan.

Agar sistem pendidikan dapat dinilai secara utuh menyeluruh, diperlukan sebuah perubahan alias reformasi dalam sistem evaluasi siswa.

Reformasi pertama yang dimuat dalam Asesmen Nasional ialah keberadaan penilaian input dan proses belajar sebagai pelengkap evaluasi hasil belajar siswa sebagai output dari sistem pendidikan .

“Sekarang ini sering sekali yang terdengar gaungnya hanya Asesmen Kompetensi Minimum (AKM),” kata Dr. Rachmawati.

“Tetapi sebenarnya, reformasi yang utama ialah berubah menjadi Asesmen Nasional,” ucapnya menegaskan.

“Komponennya ada survei lingkungan belajar, memotret input serta prosesnya, serta memotret hasilnya tidak hanya AKM sebagai hasil belajar kognitif, tetapi juga survei karakter untuk mengukur hasil belajar sosial emosional,” tutur anggota Pusmenjar Kemdikbud itu.

Selain itu, ada pula perubahan signifikan dalam memandang peserta didik sebagai individu yang memiliki keunikan dan potensi masing-masing.

“Dan ini harus dikeluarkan potensinya sehingga menjadi cemerlang seperti berlian,” kata Dr. Rachmawati.

“Maka tidak mungkin di-asses (dinilai) dengan cara yang sama,” ujarnya.

Dengan begitu, reformasi yang kedua ialah Asesmen Nasional dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan, bukan individu.

“Prestasi murid, individu murid, potensi setiap murid itu dikembalikan amanahnya untuk dievaluasi oleh pendidik (guru) dan satuan pendidikan (sekolah). Boleh dengan beragam cara,” tuturnya menjelaskan.

Oleh karena itu, Asesmen Nasional hanya akan mengambil sampel siswa di pertengahan tahun ajaran sebagai representasi kualitas dari setiap sekolah.

Selanjutnya, sistem pendidikan nasional diusahakan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang mengubah kebutuhan kompetensi individu.

“Hafalan kurang berguna untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dan nonrutin,” kata Dr. Rachmawati mencontohkan.

Kini, lebih banyak dibutuhkan kecermatan memilih konsep yang bisa digunakan dalam menyelesaikan masalah.

“Muncullah perubahan (reformasi) yang ketiga, yang dinilai tidak lagi content base (basis isi), tidak lagi mata pelajaran, tetapi pada kompetensi mendasar,” tuturnya menjelaskan.

 Dua contoh kompetensi dasar yang dinilai perlu dimiliki siswa ialah literasi membaca dan numerasi. Dengan begitu, siswa dapat terus belajar sepanjang masa.

Sumber : pikiran-rakyat.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *