Belajar Daring Tak Optimal, Orang Tua dan Sekolah di Jogja Minta Sekolah Dibuka

Jawa Tengah Peraturan Pendidikan

YOGYAKARTA– Pandemi sudah hampir setahun, tapi sektor pendidikan belum benar-benar bisa menyesuaikan diri. Sejumlah kepala sekolah dan orang tua di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) minta pemerintah segera mengizinkan pemberlakukan sekolah secara tatap muka.

Salah satu alasan paling mendasar yang mengemuka adalah keterbatasan ekonomi sekolah dan orang tua siswa sehingga sekolah tidak bisa menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring secara optimal.

Bak sudah jatuh masih tertimpa tangga, begitu yang dirasakan sebagian orangtua. Di satu sisi perekonomian mereka semakin babak belur karena pandemi, di sisi lain mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli fasilitas PJJ seperti gawai atau kuota internet.

Sudah begitu, mereka masih harus mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Padahal, mereka juga harus bekerja setiap hari supaya dapur tetap ngebul dan kuota internet belajar anak bisa terbeli. Sudah seperti itu pun ternyata hasil belajar anak kurang optimal, alih-alih belajar dan mengerjakan tugas anak-anak mereka justru lebih banyak menghabiskan waktu untuk main game.

“Karena untuk mengerjakan tugas harus menggunakan fasilitas handphone, mau enggak mau ya harus mengadakan, membeli,” kata Warto, salah seorang wali murid di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dalam seminar daring yang diadakan oleh SONJO, Minggu (14/2).

Sebagai petani, mengadakan fasilitas belajar tersebut menjadi beban cukup berat, apalagi dia punya dua orang anak yang sama-sama harus menjalani PJJ. Tapi dia tidak punya pilihan lain, sebab itulah satu-satunya cara supaya anaknya bisa tetap bersekolah.

Warto juga mengeluhkan perubahan karakter anak-anaknya yang sangat signifikan. Penggunaan gawai menurut dia telah memberikan pengaruh yang sangat buruk terhadap anak-anak, sebab tidak semua orangtua atau wali murid punya waktu dan kemampuan yang cukup untuk mendampingi dan membimbing anak-anaknya belajar.

Melihat perubahan negatif anak-anaknya karena penerapan PJJ, dia meminta supaya kebijakan PJJ diterapkan sesuai dengan zonasi. Artinya, jangan semua daerah dipukul rata harus melakukan PJJ. Sebab, jika pun anak tidak sekolah, nyatanya mereka tetap pergi main ke mana-mana. Sehingga Warto menilai lebih baik sekolah dibuka saja dan dimulai pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Kalau saya pribadi menilai sangat tidak efektif, baik dari segi penularan COVID-19 maupun dari segi hasil belajar,” ujarnya.

Cerita dari Sekolah

Kesulitan ternyata tidak hanya dialami orangtua, sekolah juga mengeluhkan hal kurang lebih sama. Pembelajaran daring yang optimal menggunakan teknologi telekonferensi, tidak pernah dirasakan di sekolah-sekolah pinggiran dengan sumber daya yang terbatas.

Misalnya di SD Muhammadiyah Siraman, Gunungkidul. Selama pandemi, media belajar seperti Zoom, Google Meet, Cisco Webex, atau sejenisnya tak pernah bisa diterapkan.

Pasalnya, dari total 109 siswa, hanya 30 persen siswa mereka yang punya gawai sendiri, sedangkan yang punya laptop atau komputer tidak lebih dari 5 persen. Sisanya, mereka harus berbagi gawai dengan orangtua mereka, yang tentunya harus menunggu orangtua mereka pulang kerja dulu supaya bisa menggunakan gawai untuk mengerjakan tugas atau mengikuti pembelajaran.

Jikapun ada yang punya gawai, tapi tidak semuanya bisa mendukung kegiatan PJJ karena spesifikasinya tidak memenuhi.

“Kalau pakai Google Form atau WA bisa, tapi kita lihat asal kirim. Tidak melihat kualitas, tidak melihat apapun, yang penting dikirim,” ujar Ngatijo, Kepala SD Muhammadiyah Siraman.

Dari segi profesi, sekitar 45 persen orangtua siswa bekerja sebagai wiraswasta, 30 persen sebagai buruh, 20 persen petani, dan tak lebih 5 persen sebagai pegawai negeri. Bahkan 25 persen siswa di SD Muhammadiyah Siraman tinggal bersama kakek atau nenek mereka, sehingga tidak ada pendampingan dari orangtua.

“Hampir 50 persen dikategorikan keluarga miskin karena dapat PIP. Jadi benar-benar bisa dikatakan semua siswa berasal dari keluarga menengah ke bawah,” lanjutnya.

Karena dsemua keterbatasan itu, membuat sekolah akhirnya menerapkan pembelajaran luring meski sampai sekarang masih dilarang. Pembelajaran dilakukan dengan beberapa cara, pertama guru yang datang ke rumah siswa atau home visit. Kedua dengan melakukan pembelajaran terbatas di rumah wali murid atau musala.

“Ini yang mengundang wali murid. Karena semua keterbatasan tadi, sehingga terpaksa harus kami lakukan,” kata Ngatijo.

Hal kurang lebih sama juga dialami oleh SMP Negeri 4 Semin, Gunung Kidul. Sebagian besar siswa berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang lemah. Dari 182 siswa, 34 persen orangtuanya bekerja sebagai petani, 33 persen wiraswasta, 18 persen buruh, serta pegawai negeri hanya 1 persen.

“Sehingga kalau dilihat dari mata pencaharian ini, orangtua di tempat kami tidak hanya menengah tapi memang berasal dari ekonomi bawah,” ujar Kepala SMPN 4 Semin, Surti Alfiah.

Tak hanya masalah ekonomi, sebagian besar siswa di SMPN 4 Semin tidak tinggal dengan orangtua. Tapi tinggal dengan simbah atau keluarga dari ayah atau ibunya.

Penggunaan telekonferensi sebagai media pembelajaran juga tidak bisa digunakan secara optimal. Pasalnya, tidak sampai 50 persen siswa yang punya gawai sendiri, bahkan ada yang di dalam keluarganya tidak punya gawai sama sekali. Selain itu, penggunaan telekonferensi juga memakan kuota internet yang besar sehingga semakin membebani siswa maupun murid. Terlebih, tidak semua siswa tinggal di tempat dengan kondisi sinyal yang bagus.

“Belakangan banyak siswa yang lapor HP-nya rusak, sehingga tidak bisa mendapatkan akses pendidikan,” ujarnya.

Dengan semua kendala yang ada, SMPN 4 Semin juga terpaksa memberlakukan kebijakan untuk melakukan home visit serta pembelajaran luring di sekolah secara terbatas, terutama untuk para siswa yang memiliki keterbatasan alat.

“Karena bagaimanapun siswa itu punya hak untuk mendapatkan akses pendidikan, jadi itu terpaksa kami lakukan,” kata Surti Alfiah.

Ada Peluang untuk Tatap Muka

Permasalahan pembelajaran daring yang kompleks juga diakui oleh pemerintah. Kepala Bidang SMP, Dinas Pendidikan dan Olahraga Gunungkidul, Kiswara, mengatakan bahwa pemerintah Gunungkidul akhirnya memberlakukan kewajiban untuk membolehkan sekolah melakukan pembelajaran tatap muka.

“Dengan protokol kesehatan ketat, dan checklist dengan instrumen yang sudah kita edarkan,” kata Kiswara.

Dari pemetaan yang telah dilakukan, ternyata TK dan PAUD yang paling belum siap menerapkan pembelajaran tatap muka, hanya 32 persen yang siap. Kesiapan SD mencapai 87 persen, sedangkan SMP mencapai 79 persen.

“Tapi dua minggu setelah itu ternyata belum ada yang berani tatap muka, karena yang utama memang kesehatan dan keselamatan anak,” ujarnya.

Saat ini, menurut dia guru, orangtua, maupun siswa sedang melakukan penyesuaian. Karena itu dia berharap semua pihak lebih bersabar lagi. Beberapa kebijakan untuk meringankan beban orangtua juga telah dilakukan seperti PIP, bansos, serta menggandeng dunia usaha untuk melakukan CSR.

Kepala Seksi P2 Penyakit Menular Dinas Kesehatan Gunungkidul, Diah Prasetyorini, mengatakan bahwa adanya aturan terbaru tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro memungkinkan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka.

PPKM skala mikro ini menggunakan ukuran RT sebagai penentuan zonasi. Menurutnya, mayoritas RT di Gunungkidul masuk ke dalam zona hijau, kuning, dan oranye. Pasalnya untuk sampai pada zona merah maka sebuah RT mesti terdapat lebih dari 10 kasus positif COVID-19.

“Ini mungkin nanti bisa menjadi peluang bagi sekolah untuk mengadakan tatap muka,” ujar Diah.

Kendati demikian, dia menekankan kepada sekolah yang akan menerapkan pembelajaran tatap muka mesti menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan adaptasi kebiasaan baru. Pasalnya, sampai saat ini kasus COVID-19 di Gunungkidul masih fluktuatif. (Widi Erha Pradana / YK-1)

Sumber : kumparan.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *