Kepala Sekolah se-Kota Sorong Setuju Belajar Tatap Muka Kembali Dilakukan

Papua Program Pendidikan

Para kepala sekolah mulai dari tingkatan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri maupun swasta se-Kota Sorong, Papua Barat, sepakat dan setuju sekolah tatap muka kembali dilakukan.

Persetujuan tersebut dikatakan para kepala sekolah, saat menjawab pertanyaan dari Wali Kota Sorong Lambert Jitmau yang menanyakan apakah sekolah tatap muka dilakukan kembali atau tetap dengan proses belajar secara daring, dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Samu Siret kompleks Kantor Wali Kota Sorong, Rabu (17/3).

“Pertemuan ini membahas seputar proses belajar mengajar di sekolah. Dimana sejak adanya pandemi, semua sekolah diliburkan dan proses belajar mengajar hanya bisa dilakukan secara daring. Bertolak dari itu saya memerintahkan Kadis Pendidikan untuk mengundang semua kepala sekolah membahas hal tersebut. Disini saya mau tanyakan kepada pihak sekolah, apakah sekolah tatap muka dilakukan seperti dulu atau tetap melalui proses daring,” ungkap Wali Kota Sorong.

Menurut Lambert, jika proses belajar mengajar tetap dilakukan secara daring, apakah kualitas anak didik bisa dipertanggung jawabkan atau tidak. “Saya sangat berterima kasih, karena semua kepala sekolah setuju sekolah tatap muka kembali dilakukan. Biarlah anak-anak kita cerdas dengan proses belajar tatap muka, tapi kalau hanya lewat zoom saja aduh saya ragukan,” ujarnya seraya mengakui bahwa semua guru di Kota Sorong hebat, karena bisa bersaing dengan semua sekolah di tanah air.

Ditegaskan Lambert, sekolah tatap muka akan kembali dilakukan jika Surat Keputusan (SK) Wali Kota Sorong selesai dibuat oleh Bagian Hukum Setda Kota Sorong. “Kita semua sepakat proses belajar mengajar, mekanisme dikembalikan ke kepala dinas pendidikan dan kebudayaan serta para kepala sekolah. Atur baik dengan komite sekolah mengenai belajar tatap muka. Protokol Kesehatan harus diterapkan sesuai dengan aturan sekolah. Prosesnya bisa bergantian, ada yang sekolah pagi dan ada yang sore. Yang masuk jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit, tapi harus sesuai prokes. Mari kita lakukan yang terbaik, demi mencerdaskan generasi penerus bangsa melalui pendidikan,” harapnya.

Sementara itu, Dandim 1802/Sorong Letkol Inf Budiman menyatakan, secara prinsip setuju dengan keputusan dari Wali Kota untuk pelaksanaan pendidikan. Namun ada beberapa pertimbangan yang harus dilihat, mengingat berdasarkan data dari Dinkes bahwa Kota Sorong statusnya masih merah.

“Kita ibarat ada pada dua sisi mata uang.  Dimana satu sisi tidak boleh ketinggalan pendidikan dan satu sisi kesehatan harus dijaga,” bebernya.

Kemudian Wakil Ketua DPRD Kota Sorong Elisabeth Nauw menambahkan, berdasarkan hasil pengamatan sepanjang satu tahun masuknya pandemi COVID-19 di Kota Sorong, tidak sedikit keluhan menyangkut pendidikan setelah bencana non alam ini masuk, baik dari orangtua dan juga anak-anak.

“Banyak anak-anak dan orangtua yang mengalami kendala, terutama mereka yang tidak mampu untuk belajar secara daring karena tidak memiliki fasilitas handphone. Guru juga kesulitan bagaimana mengukur kemampuan anak, melalui proses belajar daring,” akunya.

Lanjut Elisabeth, masyarakat jangan takut untuk menyekolahkan anak ke sekolah. Karena hidup dan mati manusia, ada ditangan Tuhan. “Bukan berarti kita tidak takut COVID-19, tapi protokol kesehatan harus diperhatikan. Dengan belajar tatap muka, maka guru bisa melihat kualitas anak. Mengingat banyak hal dan kelemahan dari sistem daring. Kami DPRD pada intinya sangat mendukung belajar tatap muka dilaksanakan kembali, ini sangat luar biasa untuk membantu orangtua dan guru,” tandasnya.

Mengingat sekolah tatap muka akan segera dilaksanakan, Waket DPRD Kota Sorong tidak lupa meminta kepada Wali Kota Sorong agar memberikan bantuan sarana prasarana penunjang baru guru, dalam proses belajar mengajar dimasa pandemi. “Saya titipkan bapak guru kita agar diperhatikan dengan baik, khususnya kesejahteraan para guru,” imbuh Elisabeth Nauw yang juga merupakan Koordinator Komisi 1 DPRD Kota Sorong.

Sumber : kumparan.com   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *