Guru Honorer Sayang, Guru yang Malang

OPINI

Oleh : Aldentua S Ringo

Heboh nasib Hervina, guru honorer di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan yang dipecat karena mengunggah gaji di media sosial. Gaji yang diperolehnya sebesar tujuh ratus ribu dari dana BOS untuk  tenggang waktu empat bulan.

Pemecatannya  juga aneh bin ajaib. Yang memecat adalah suami kepala sekolah melalui pesan pendek. Memang Suami kepala sekolah ini adalah mantan kepala sekolah di sekolah SD Negeri tersebut dan ketika dia menjabat kepala sekolahlah Guru Honorer Hervina ini direkrut. Dia yang merekrut, dia juga yang memecat. Mantan kepala sekolah memecat guru honorer.

Sekolah negeri ini juga seperti oligarki juga. Habis suami, isteri menjadi kepala sekolah. Mungkin nanti, habis isteri sedang dipersiapkan anaknya menggantikannya. Siapa tahu?

Ada juga yang menyalahkan guru honorer yang mengunggah gaji yang diperolehnya tersebut. Padahal dia katanya karena bangga dan bersyukur mengunggahnya. Dan isi unggahannya juga unik dan aneh. Dia menjelaskan bahwa dia dapat dari Dana BOS sebesar tujuh ratus ribu rupiah untuk jasa selama empat bulan.

Dia membuat rincian penggunaan uang tersebut, lima ratus ribu untuk ibu, untuk bayar utang, untuk anak. Habis sudah uang yang tujuh ratus ribu. Diakhiri dengan kata nada ngeles, bagianku mana? Ini mungkin yang dianggap orang kurang elok. Kepala sekolah menganggap ini tindakan tidak tahu berterima kasih.

Suami kepala sekolah langsung bertindak, “silahkan cari sekolah lain tempatmu kerja yang bisa memberikan gaji yang tinggi,”katanya lewat pesan singkat.  Serulah pemecatan ini. Lewat pesan singkat. Tanpa Surat Keputusan. Nasib dan status berujung di pesan singkat.

Pemecatan ini juga viral, lalu semua meminta agar guru honorer ini tidak dipecat karena mengunggah gajinya di media sosial. Mulai dari PGRI, pengamat, anggota DPRD sampai anggota DPR RI.  Lalu muncul alasan baru, karena ada guru PNS yang masuk ke sekolah tersebut, jadi guru honorernya harus dipecat. Itu juga tidak boleh menjadi alasan.

Riuh juga beritanya, lalu akhirnya DPRD Kabupaten Bone menengahi masalah ini. Akhirnya ditemukan jalan keluar, guru honorer bisa kembali mengajar di SD Negeri tersebut. Saling memaafkan dan saling menerima. Wow, sejuk juga.

Kasus ini seakan membuka topeng  masalah guru honorer kita. Ketika bangsa ini kekurangan guru dan pengadaan guru belum bisa diadakan, maka pendidikan kita sangat tergantung kepada bantuan guru honorer. Namanya guru honorer, maka sang guru hanya menerima honor seadanya.

Seperti guru honorer yang dipecat ini sudah mengabdi selama enam belas tahun tetap sebagai guru honorer hanya mendapat lima ratus ribu sampai tujuh ratus ribu selama empat bulan?  Seenaknya dipecat lewat pesan singkat oleh suami kepala sekolah. Mantan kepala sekolah. Tragis. Tapi itu kenyataan yang masih terjadi.

Kami pernah membawa rombongan orang dari Jakarta ke kampung halaman, saya membawa ke sekolah dimana gaji gurunya sekitar tiga ratus ke empat ratus ribu sebulan. Semua orang Jakarta kurang percaya dengan mulut  menganga. Tiga ratus ribu gajinya? Bagaimana dia hidup? Jawab para guru, mereka hidup karena keajaiban. Atau hidup dalam keajaiban.

Mungkin kasus pemecatan guru honorer di Bone  ini akan segera dilupakan orang. Tetapi bagaimana nasib guru honorer kita yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di pedesaan. Terkadang ada sekolah dasar yang memiliki kelas satu sampai enam, namun gurunya hanya tiga orang? Nah disinilah peran guru honorer yang membantu. Mereka sangat sayang kepada guru honorer ini, karena memang sangat dibutuhkan.

Penanganan guru honorer kita tidak pernah tuntas. Jumlah kekurangan guru juga tidak pernah ditangani dengan tuntas. Kekurangan guru ditutupi dengan meghadirkan guru honorer, namun sampai puluhan tahun tetap sebagai guru honorer sangat tidak manusiawi.

Dulu ketika A.E Manihuruk sebagai kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) pernah mengeluarkan kebijakan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) bagi guru. Jadi para guru tidak perlu mengurus kenaikan pangkat. Naik otomatis setiap empat tahun. Dulu, pengurusan kenaikan pangkat guru  itu sering menjadi permainan dari pejabat kepala dinas pendidikan di daerah. Pengurusan kenaikan pangkat berbelit-belit birokrasinya dan harus ada biayanya. A.E Manihuruk memutus rantai birokrasi dan biaya siluman tersebut dengan KPO.

Nah, untuk memutus tali rantai kemalangan guru honorer ini perlu dibuat kebijakan seperti KPO nya pak A.E Manihuruk tersebut. Misalnya bagi seorang guru honorer yang sudah mengabdi dan mengajar secara terus menerus selama lima tahun, maka dia otomatis diangkat menjadi ASN. Jika demikian, maka para guru honorer akan terhindar dari kemalangan dengan status puluhan tahun tetap guru honorer.

Kemendikbud dan pemerintah daerah bisa mengatur dan menjalankannya. Kebijakan pengangkatan pegawai dulu juga ada seperti itu. Pegawai Honorer Daerah (Honda) yang mengabdi selama dua tahun diperbolehkan melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil. Jika ada penmerimaan PNS dulu namanya sekarang ASN, maka pegawai Honda ini mendapatkan prioritas untuk diterima sebagai pegawai.

Kalau dulu pegawai Honda bisa diangkat menjadi pegawai negeri, kenapa sekarang guru honorer tidak bisa diangkat menjadi ASN setelah mengabdi dengan jangka waktu tertentu? Dan kenapa ada guru honorer sampai puluhan tahun? Status tidak berubah?

Kemendikbud dan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan harus segera membenahi ini. PGRI harus dengan lantang lagi harus memperjuangkan ini. Guru honorer jangan hanya disayang karena dibutuhkan, namun statusnya sebagai guru honrer menjadi nasib malang. Jadinya kita sebut, guru honorer sayang, guru yang  malang.

Salam hangat

Aldentua Siringoringo.

Sumber : kompasiana  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *