Ingatkan Kemdikbud Soal Dana BOS, Komisi X: Kalau Terlambat Bisa Hambat Kegiatan Sekolah

Kemdikbud Program Pendidikan

Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar memastikan aliran dana bantuan operasional sekolah (BOS) lancar alias tidak terlambat.

Jika terlambat maka kegiatan sekolah bakal terhambat. Pasalnya BOS menjadi salah satu andalan sekolah dalam melakukan kegiatan operasional.

Ledia Hanifa Amaliah, anggota Komisi X DPR RI mengatakan, keterlambatan pencairan dana BOS ini tentu saja menjadi salah satu penghalang kegiatan sekolah.

Berdasarkan keluhan kepala sekolah salah satu SMP Negeri di Bandung, selama ini dana BOS dikirim per catur wulan, itu pun sering terlambat. Ketika cair kadang hanya cair sebagian saja.

Karena keterlambatan cairnya dana BOS ini maka pihak sekolah terpaksa harus mencari jalan untuk bisa memenuhi kebutuhan sekolah yang rutin, termasuk dengan mencari pinjaman kesana kemari.

“Sebagian dana BOS kan menjadi andalan mereka untuk membayar guru honor, juga untuk kebutuhan operasional rutin, kalau terlambat lalu keluarnya juga baru sebagian sementara honor guru dan operasional kan tidak bisa ditunda maka kami sampai terpaksa harus berutang,” ujar Ledia dalam keterangan tertulisnya, Kamis 25 Februari 2021.

Menurut dia, keluhan soal keterlambatan dana BOS ini merata di semua kunjungan kali ini. Apalagi buat sekolah swasta, ketika pemasukan mereka berkurang karena orangtua siswa banyak yang terdampak pandemi, maka dana BOS sangat diandalkan buat keberlangsungan operasional sekolah.

“Sayangnya pencairannya kerap terlambat sehingga mengganggu operasional sekolah.” kata Ledia.

Pembayaran guru honorer menjadi ganjalan besar. Padahal baik di sekolah negeri maupun swasta jumlah guru honorer masih mendominasi. Apalagi jika guru honorer tersebut belum memiliki sertifikasi, maka pemasukan para guru ini praktis hanya berasal dari anggaran dana BOS, tidak ada tunjangan tambahan.

Selain soal pembayaran honor keterlambatan cairnya dana BOS juga semakin dirasakan pihak sekolah karena kondisi pandemi yang telah berlangsung hampir genap setahun lamanya memunculkan peningkatan kebutuhan sekolah juga siswa.

“Selain kebutuhan operasional rutin, sekarang siswa dan guru juga butuh akses internet. Kebijakan Kemdikbud mengatakan dana penyediaan akses internet bisa diambil dari dana BOS, padahal dananya ya segitu-gitu saja. Dengan anggaran yang terbatas sementara kebutuhan yang meningkat, keterlambatan pencairan dana BOS ini tentu melipatgandakan beban bagi sekolah,” ucap Ledia.

Karena itu Sekretaris Fraksi PKS ini lantas mendesak Mendikbud untuk segera mengatasi persoalan pencairan dana BOS ini.

“Kita kan berharap pendidikan di Indonesia maju, SDM-nya menjadi SDM Unggul. Maka coba deh Pak Menteri pastikan agar support pada sekolah jangan sampai terbengkalai. Dana BOS ini selayaknya tidak ditunda, terlambat bahkan kemudian tidak cair penuh. Padahal anggarannya jelas sudah kita tetapkan bersama dalam rapat kerja di DPR RI tahun lalu,” tutur dia.

Sumber : pikiran-rakyat.com  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *