Ada Wali Murid Keberatan Sekolah Tatap Muka, Pemkot Surabaya Tak Memaksa

Jawa Timur Peraturan Pendidikan

SURABAYA – Masih ada orang tua atau wali murid di Surabaya yang merasa keberatan dan belum mengizinkan anaknya untuk mengikuti sekolah tatap muka. Alasannya mulai dari belum divaksinnya siswa hingga protokol kesehatan yang diterapkan di semua sekolah apakah benar-benar sama.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Supomo menjelaskan apabila wali murid ada yang belum berkenan anaknya sekolah tatap muka, maka Dispendik tidak memaksa. Pihaknya akan tetap melayani pembelajaran online.

Keputusan tersebut juga berdasarkan hasil koordinasi yang melibatkan para pakar untuk melakukan pendampingan. Sehingga tak asal membuka sekolah tatap muka saja, melainkan dilakukan kajian terlebih dahulu.

“Tujuannya, supaya dari pembukaan sekolah tatap muka benar-benar memiliki kajian yang mendalam. Dan tentunya secara medis dibenarkan. Itu berlaku untuk semua sekolah SD-SMP se-Surabaya ya tanpa terkecuali,” kata Supomo kepada wartawan, Minggu (18/4/2021).

Supomo mengatakan pihaknya juga rutin melakukan pengecekan protokol kesehatan di sekolah. Dispendik juga harus memastikan jika protokol kesehatan benar-benar dijalankan secara ketat.

“Hal itu menjadi penting dilakukan agar memastikan semua sudah sesuai dengan standar prokes. Sekolah itu kita wajibkan sudah harus melakukan simulasi dengan kapasitas 25 persen ya. Jadi sebelum mengarah pada pembukaan sekolah, maka harus simulasi,” jelasnya.

Sari, salah satu wali murid siswa SMPN 9 merasa keberatan dan belum setuju sekolah tatap muka kembali digelar. Meski para guru sudah divaksin, tetapi para siswa belum mendapatkan vaksin sehingga penularan virus Corona bisa saja terjadi.

“Gurunya memang sudah divaksin, tapi kan siswanya belum, bisa saja tertular dari temannya,” kata Sari kepada detikcom, Minggu (18/4/2021).

Sari juga merasa terberatkan untuk tes GeNose C19, sebab masa berlakunya hanya 3 hari. Apakah hal tersebut efektif dibandingkan swab PCR.

“Kalau biaya tes covidnya ditanggung sendiri itu agak menyusahkan wali murid yang tidak mampu, ya. Dan itu kan masa berlakunya cuman 3 hari, apa nggak sebaiknya PCR yang 2 minggu biar nggak tes bolak-balik,” kata Sari.

Hal sama juga diutarakan oleh Nur, wali murid dari salah satu SD swasta di Surabaya Barat. Meski sekolah tatap muka berfokus pada penerapan protokol kesehatan yang ketat, namun anak SD sifatnya lebih susah diatur dan diberitahu.

“Karena itu juga akan berakibat fatal. Sing sekolah cilik-cilik ngunu, kan kadang nggak terlalu memperhatikan, ya. Pokok diangger muride masuk, guru ngajar gitu doank. Apalagi lek bicara soal anak SD, kan ya butuh pengertian ektra keras,” kata Nur.

Sumber : detik.com  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *