KPAI: Siswi Hina Palestina Bukan Dikeluarkan dari Sekolah, Hanya Skorsing

Bengkulu

JAKARTA: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memastikan siswi berinisial MS yang membuat video bernarasi menghina Palestina di TikTok tak dikeluarkan dari sekolah. MS hanya dikembalikan kepada orang tua untuk sementara waktu, atau mirip istilah skorsing.

Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Wilayah VIlI Kabupaten Bengkulu Tengah, Adang Parlindungan erkait status sanksi terhadap MS (18 tahun).

“Yaitu hanya dikembalikan sementara ke orang tuanya, bukan dikeluarkan dari sekolah,” kata Retno melalui keterangan tertulis, Senin, 24 Mei 2021.

KPAI mendapatkan penjelasan Selama proses dikembalikan ke orang tua untuk sementara tersebut, MS dijamin akan tetap mendapatkan pembelajaran dan ujian kenaikan kelas secara daring. Saat ini, Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu masih menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Menurut Retno, sanksi dikembalikan ke orang tua sementara artinya, orang tua harus membina anaknya untuk menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, orang tua wajib untuk mendidik karakter putrinya agar dapat memperbaiki diri.

“Mungkin sanksi MS dikembalikan ke orang tua mirip dengan istilah skorsing,” ujar Retno.

KPAI sudah memastikan bahwa Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atas nama MS masih berada di sekolahnya, SMAN 1 Bengkulu Tengah. Kacabdin menyatakan bahwa data Dapodik MS tetap berada di sekolah asal, sampai MS dapat sekolah baru jika dia menginginkan mutasi dari sekolah yang sekarang. 

“Pernyataan jaminan pemenuhan hak atas yang disampaikan pihak Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dan diperkuat juga oleh pernyataan Gubenur Bengkulu patut di apresiasi, karena pemenuhan hak atas pendidikan memang merupakan kewajiban Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah,” ungkap Retno.

KPAI sudah menyimak ketentuan mutasi peserta didik yang regulasinya diatur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), bahwa data Dapodik mutasi dapat dilakukan jika sekolah yang baru sudah dapat. Sehingga, sekolah asal akan melepas peserta didik tersebut,

“Selain itu, mutasi ada waktunya, yaitu pada bulan Januari-Februari dan Juli-Agustus, karena ini bulan Mei maka seharusnya tidak diperkenankan adanya mutasi peserta didik,” ujar Retno.

Sumber : medcom.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *