Lindungi Aset Pendidikan, Dindikbud Kabupaten Serang Sertifikasi Lahan Dan Bangunan Sekolah

Banten Disdik

BANTEN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang memprogramkan sertifikasi lahan dan bangunan sekolah. Hal itu dilakukan dalam upaya melindungi aset sekolah.

Diketahui, sekolah yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Serang pada tingkatan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kepala Dindikbud Kabupaten Serang, Asep Nugraha Jaya mengatakan, tujuan penataan aset sekolah tersebut agar secara legalitas sekolah dapat menjadi bangunan milik Pemda Kabupaten Serang.

“Mengingat masih banyak sekokah yang belum memiliki pencatatan aset. Jadi seetifikasi ini agar aset sekolah dicatat secara formal,” ucap Asep, Jumat (9/7).

Asep memgungkapkan, sertifikasi aset sekolah tersebut sudah dilakukan secara rurin setiap tahunnya, hanya saja dilakukan secara bertahap. Alasan dilakukan secara bertahap karena terbentur anggaran.

“Yang penting dapat terselesaikan. Jadi sekolah menjadi nyaman dan aman dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, karena tidak akan ada yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut, sehingga tidak menimbulkan sengketa lahan,” jelasnya.

Asep menuturkan, hingga Juni 2021, sudah terdapat 103 SD di Kabupaten Serang  yang telah memiliki sertifikat, dari jumlah total 705 bangunan SD. Sisanya 602 SD, sambungnya, akan terus diusahakan secara bertahap.

“Sedangkan untuk SMP, sebanyak 24 SMP telah memiliki Sertifikat, dari jumlah 92 SMP. Sisanya 68 SMP masih dalam proses pekerjaan,” tuturnya.

Dirinya berharap program tersebut dapat terselesaikan dengan cepat, sehingga sekolah kewenangan Kabupaten Serang memiliki bangunan gedung permanen, dengan dilengkapi sertifikat resmi kepemilikan Pemda Kabupaten Serang.

“Program Sertifikasi sangatlah penting, karena pemerintah setempat dapat memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimilikinya.

Bahkan fungsi sertifikat terbilang sangat penting. Mengingat, dapat merupakan alas hukum yang bisa dijadikan pijakan kepemilikan secara resmi, karena banyaknya tanah yang belum bersertifikat, akhirnya berujung pada meningkatnya konflik agraria,” demikian Asep.

Sumber : rmolbanten.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *