Sekolah Tatap Muka Dimulai, Ini Catatan dan Pesan Organisasi Guru

GURU

JAKARTA – Hari ini, Senin (12/7/2021) sejumlah sekolah dalam wilayah yang tidak menerapkan PPKM Darurat diizinkan menggelar belajar tatap muka terbatas sekaligus menandai dimulainya tahun ajaran baru 2021/2022.

Seperti diketahui pada 30 Maret 2021 pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri yang mewajibkan sekolah memberi layanan tatap muka pada muridnya paling lambat tahun ajaran dan tahun akademik 2021/2022.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan aturan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi berdasarkan SKB tersebut dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan semua insan pendidikan.

Pembelajaran di masa pandemi pun dikondisikan berlangsung secara dinamis menyesuaikan risiko kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yakni PPKM, baik PPKM Mikro maupun PPKM Darurat.

“Satuan pendidikan pada wilayah selain provinsi dalam PPKM Darurat dapat memberikan opsi pembelajaran tatap muka setelah memenuhi daftar periksa yang dipersyaratkan,” ujar Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek, Jumeri pada 1 Juli 2021 lalu.

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Fahriza Marta Tanjung mengingatkan pelaksanaan sekolah tatap muka harus dipastikan diselenggarakan dengan terbatas.

“Pembagian kelas benar-benar harus diterapkan, waktu belajar juga harus terbatas dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang benar-benar ketat,” ujar Fahriza yang juga pengajar di SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan, Sumatera Utara dalam keterangannya Minggu (11/7/2021).

Selain itu pembelajaran jarak jauh pun harus tetap digelar bagi siswa yang mendapat giliran atau memilih belajar dari rumah. “Siswa yang PJJ harus dilayani juga. Artinya semua siswa harus mendapat haknya memperoleh layanan pendidikan,” ujarnya.

Fahriza juga mengkritisi pengisian daftar periksa di laman https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/dashboard. Dari sekitar 536 ribu sekolah dari berbagai jenjang baru sekitar 55,25 persen yang melaporkan kesiapan proses belajar mengajar.

“Bisa kita lihat sebenarnya sekolah-sekolah tidak maksimal melakukan pengisian. Namun kita juga tidak tahu pasti apakah sekolah yang berada dalam zona merah memang tidak mengisi,” ujarnya.

Namun, dari daftar periksa tersebut menurut Fahriza, paling penting yakni verifikasi dari Dinas Pendidikan di setiap daerah pada sekolah-sekolah yang telah melapor.

“Apakah benar-benar ada sarana sanitasi seperti toilet atau tempat cuci tangan plus sabunnya, lalu apakah punya thermogun, kesiapan menerapkan prokes dengan ketat dan lain-lain. Ini yang masih kurang dan sekolah cenderung berjalan sendiri-sendiri,” kata Fahriza.

Secara terpisah Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan jangan sampai ada pelanggaran yang dilakukan sekolah yang menggelar belajar tatap muka terbatas. Karena itu Satgas COVID-19 di daerah perlu melakukan pengawasan dan evaluasi.

Pasalnya dari pengamatan P2G selama uji coba sekolah tatap muka di berbagai daerah mulai Januari-Juni 2021 banyak terjadi pelanggaran prokes.

“Siswa dan guru tidak pakai masker yang benar, masih ada yang nongkrong. Hal ini bisa terjadi karena tidak ada sanksi yang tegas terkait implementasi SKB 4 menteri,” ujar Satriwan.

Sumber : detik.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *