Rektor UI Rangkap Jabatan, Dirjen Dikti Akhirnya Angkat Bicara

Kampus

JAKARTA:  Polemik rangkap jabatan rektor Universitas Indonesia (UI) yang juga menjadi wakil komisaris di Bank Rakyat Indonesia (BRI) masih berlanjut.  Setelah sekian lama tak memberi tanggapan sejak pertama kali kasus ini ramai diperbincangkan, akhirnya hari ini Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, Nizam angkat bicara.

Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nizam mengungkapkan, bahwa sebenarnya pengajuan revisi statuta UI telah dimulai sejak 2019 lalu. Perubahan itu diinisasi oleh UI sejak dua tahun lalu.

“Perubahan statuta Universitas Indonesia diinisiasi oleh Universitas Indonesia sejak tahun 2019, di mana pembahasan dengan Kemendikbudristek dilakukan sejak awal tahun 2020 hingga 10 Mei 2021,” kata Nizam saat dihubungi, Rabu, 21 Juli 2021.

Nizam pun mengatakan revisi tersebut telah melibatkan berbagai organisasi di internal UI. Mulai dari Majelis Wali Amanat, Rektorat, Senat Akademik, hingga Dewan Guru Besar.

Nizam juga menjelaskan, bahwa perubahan atau revisi statuta itu adalah hal wajar yang diajukan oleh perguruan tinggi. Sebab perguruan tinggi selalu ingin menyesuaikan dengan dinamika dan kemajuan yang ada.

Statuta pada dasarnya adalah aturan tata kelola yang diinginkan dan dirancang oleh perguruan tinggi. Dan tata kelola tersebut merupakan pilihan yang direpresentasikan oleh seluruh komponen perguruan tinggi.

Sehingga, apa bila ada pihak-pihak yang memiliki masukan lebih lanjut terkait statuta Universitas Indonesia dapat mengajukan revisi atau perubahan statuta kepada organ-organ dalam Universitas Indonesia. Hal itu sesuai dengan tata kelola perguruan tinggi UI sebagai Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTNBH) yang memiliki otonomi penuh untuk mengelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan nonakademik.

Termasuk dalam mengajukan perubahan statuta. Selanjutnya, Kemendikbudristek akan mendiskusikan penyesuaian statuta itu. Hal itupun akan dibahas dengan UI sebagai pihak yang akan menjalankan statuta.

“Kemendikbudristek akan mendiskusikan penyesuaian statuta bersama Universitas Indonesia berdasarkan masukan dari berbagai pihak sesuai prosedur yang berlaku,” tegas guru besar Fakultas Teknik UGM ini..

Sebelumnya, polemik rangkap jabatan rektor Universitas Indonesia yang juga menjadi wakil komisaris di Bank Rakyat Indonesia (BRI) masih berlanjut.  Alih-alih diminta mengundurkan diri dari jabatan wakil komisaris, rangkap jabatan rektor UI tersebut justru mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia. Adapun pasal yang direvisi terdapat pada pasal 35 huruf C.

“Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap sebagai: pejabat pada badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD) maupun swasta,” tulis pasal di PP 68 tahun 2012.

Namun kini dengan aturan baru, yakni PP 75 tahun 2021 pasal 39, terdapat perubahan terkait rangkap jabatan bagi rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan.

Kini dalam aturan baru yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi tersebut, pada pasal C, merangkap jabatan dilarang (hanya) untuk posisi direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau daerah (BUMD) maupun swasta. Pasal tersebut menambah kata “direksi” dari aturan sebelumnya.

Artinya, merangkap posisi lain di luar direksi pada BUMN/BUMD maupun Swasta diperbolehkan. PP tersebut telah diteken oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 2 Juli 2021 dan telah beredar di media sosial, meskipun belum diunggah secara resmi di laman Sekretariat Negara.

Sumber : medcom.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *