Ironi Sekolah Tatap Muka di Daerah PPKM Level 4

PTM

JAKARTA – Koalisi LaporCovid-19 menerima laporan terkait penyelenggaraan sekolah tatap muka dari sejumlah daerah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Padahal Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan instruksi seluruh kegiatan belajar mengajar di wilayah itu dilakukan secara daring atau online.

Relawan LaporCovid-19, Diah Dwi Putri memaparkan sepanjang Juli 2021 telah menerima 29 laporan keluhan masyarakat. Laporan terbanyak berasal dari wilayah Bogor, Jakarta, Bandung, Bekasi, Bali, dan Tangerang.

“Kalau dilihat, laporannya berasal dari wilayah yang sedang dalam kondisi PPKM skala 4 dan 3. Harusnya daerah-daerah ini (belajar) daring tapi mereka nekat melakukan pembelajaran tatap muka,” ujar Diah dalam konferensi pers virtual “Pembukaan Sekolah Tatap Muka di masa PPKM”, Minggu (1/8/2021).

Lebih dari separuh laporan atau 52 persen terkait pelanggaran protokol kesehatan dalam proses sekolah tatap muka. Kemudian sebanyak 17 persen laporan terkait sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka sudah jadi klaster COVID-19.

Terkait pelanggaran prokes, salah satu laporan masyarakat yang masuk pada 27 Juli berbunyi, “Lapor admin. Di kabupaten Bogor, ada sekolah-sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka, yang seharusnya 100% online di masa PPKM level 4. Dan PTM dilakukan tanpa prokes ketat. Pengajar tanpa masker (dan) anak-anak lepas masker. Mohon Pemda Bogor lebih ketat menegakkan disiplin dan inspeksi lapangan.”

Menurut Diah seluruh laporan masyarakat yang masuk ke LaporCovid-19 disertai bukti-bukti baik berupa foto maupun surat dari sekolah. “Lalu kita konfirmasi kembali ke pelapor terkait hal-hal yang dilaporkan tersebut,” katanya.

Diah menyatakan seharusnya pemerintah daerah bisa melakukan pengawasan termasuk memberikan sanksi yang tegas pada sekolah yang melanggar aturan. “Bukan hanya sebatas memberikan peringatan tanpa monitoring regular,” ujar Diah.

Adapun Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyebut pemerintah daerah telah membiarkan sekolah melakukan pelanggaran pada aturan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka baik itu Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 maupun Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menuturkan telah menerima laporan dari jaringan P2G di berbagai daerah mulai awal tahun. “Pelanggaran terhadap SKB 4 Menteri itu sudah lama terjadi. Dan apa namanya, terjadi pembiaran juga dari pihak pemda atau dari satgas (COVID-19 daerah). Tidak ada sanksi. SKB itu dicuekinlah di daerah, termasuk di sekolah sendiri,” ujar Satriwan.

Sumber : detik.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *